Oleh: M Hatta Taliwang
PERISTIWA Gerakan 30
September sudah 48 tahun berlalu. Tokoh-tokoh yang terlibat atau dituduh
terlibat mungkin semuanya sudah tiada (meninggal-red). Saat peristiwa itu
terjadi, saya sendiri masih duduk dikelas 5 Sekolah Rakyat (sekarang SD)
dipedalaman Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Jenderal AH Nasution
adalah salah satu yang menjadi target utama penculikan dalam peristiwa
tersebut, namun ia berhasil menyelamatkan diri, meskipun anak bungsunya, Adek
Irma Suryani, dan ajudannya Lettu P Tendean turut menjadi korban terbunuh.
Sejak awal 1960-an,
konflik antara Angkatan Darat (AD) dengan PKI sudah mulai memanas. Soekarno
dengan politik anti imperialisme/neokolonialisme-nya lebih merapat ke PKI.
Seiring mesranya
hubungan Soekarno dengan PKI/Blok Timur, seiring itu pula hubungan Soekarno
dengan Nasution merenggang, hingga akhirnya Nasution disingkirkan. Menurut
Nasution, sebelum tahun 1960, politik Soekarno relatif netral dan belum anti
barat.
Sepanjang tahun 1965,
saling curiga antara Angkatan Darat dengan PKI semakin memuncak, hingga
akhirnya terjadilah peristiwa G30S yang memakan korban terbunuhnya 6 (enam)
Jenderal AD.
Dalam buku yang
ditulis Julius Pour “G30S Fakta Atau Rekayasa” terbitan Kata Hasta
Pustaka 2013 tertulis, bahwa pada tanggal 13 Februari 1967, Jenderal Nasution
secara terbuka menuduh Presiden Soekarno terlibat dalam peristiwa 30 September.
Minimal Bung Karno telah mengetahui, bahwa akan terjadi aksi penculikan terhadap
7 Jenderal Angkatan Darat (Halaman 378).
Bagaimana mungkin
Jenderal Nasution yang sejak 1955 hingga 1962 menjadi KSAD kepercayaan
Soekarno, dan bersama-sama berdjoang mendekritkan kembali ke UUD 1945 sampai
pada kesimpulan demikian? Bahkan dibeberapa kesempatan, Jenderal Nasution masih meyakini kecurigaannya akan keterlibatan Bung Karno dalam peristiwa yang menewaskan putri bungsu kesayangannya, Ade Irma Suryani. Jenderal Nasution masih memuji tindakan Mayjen Suharto yang cepat bereaksi dan bertindak pasca menerima perintah darinya untuk mengambil alih komando TNI AD. Walau dirinya merasa telah diperlakukan secara tidak adil oleh pak Harto namun Jenderal Nasution tidak pernah sedikitpun menaruh curiga kepada mantan anak buahnya itu.
Untuk lebih mendalami
argumentasi Nasution, sebaiknya kita ikuti potongan-potongan tulisan dalam
bukunya “Memenuhi Panggilan Tugas” Jilid VI terbitan CV.Haji Masagung
1986. Mungkin argumentasi telah menimbulkan perdebatan, tapi biarlah
itu menjadi urusan ahli sejarah.
Berikut ini beberapa
petikan penting: “Biar engkau dahulu Jenderal Petak di tahun 1945, tetapi kalau
sekarang memecah persatuan nasional revolusioner, kalau sekarang mengacaukan
front Nasakom, kalau sekarang memusuhi sokoguru-sokoguru revolusi, engkau jadi
tenaga reaksi” (pidato kenegaraan Bung Karno 17 Agustus 1965, hal 165).
“Saya mendengar dari
Muallif Nasution (Alm), yang kerap menjadi penghubung pribadi Bung Karno dengan
Peking, betapa pihak Cina semakin menuding saya sebagai tokoh militer yang
negatif terhadap Bung Karno, dan perlu diselesaikan” (Hal 166).
Usai menghadap Bung
Karno pada 29 September 1965, Jaksa Agung Muda Sunaryo menemui Jenderal Sabur
(Ajudan Bung Karno), dan meneruskan desakan dari Bung Karno, agar selekasnya
menindak saya dan Jenderal-Jenderal lainnya (Hal 178).
Sebagian dialog antara
Brigjen Sugandhi dengan DN Aidit (27 September 1965) adalah sebagai berikut;
SUGANDHI: “Sudisman sudah bicara dengan saya, tapi saya tak mau ikut PKI.
Memangnya PKI mau adakan Kup? Saya (AB) punya doktrin sendiri, ialah
Saptamarga”.
DN AIDIT: “Bung,
jangan bilang kup. Itu perkataan jahat. PKI akan perbaiki revolusi yang
dirongrong oleh Dewan Jenderal. Dan tiga hari ini akan mulai. Bung ikut apa
ndak? Ini semua Bung Karno saya sudah beritahu semuanya”.
Lalu tanggal 30
September 1965, Sugandhi bertemu Bung Karno. Berikut potongan dialognya;
SUGANDHI: “Betul pak, Dewan Jenderal itu tidak ada. Kan pak Yani sudah bicara
sendiri, dan menjelaskan pada bapak, bahwa Dewan Jenderal tidak ada. Dan lagi
pak Yani itu kan orang yang sangat setia kepada bapak, boleh dibilang
rechterhand”.
PRESIDEN: “Sudah, kamu
jangan banyak bicara. Jangan ikut-ikut. Kamu tahu dalam revolusi menurut Thomas
Carlyle, seorang bapak dapat memakan anaknya sendiri. Kamu tahu?” (Hal 175).
“Demikianlah, maka
akhirnya isu “Dewan Jenderal” menumbuhkan kesatuan niat dan rencana antara Bung
Karno dan PKI. Pembicaraan-pembicaraan Bung Karno tentang isu itu, dan dipihak
lain pembicaraan-pembicaraan beliau dengan Jenderal Syafiudin, Sudirgo, Sabur
dan Sunaryo, memperkuat keyakinan Presiden soal adanya Jenderal-Jenderal yang
tidak loyal”.
Pada tanggal 29
September 1965, Jenderal Supardjo sendiri menghadap Presiden di Istana, dan
cukup lama berbicara. Dari penelitian, kemudian dapatlah disimpulkan, bahwa
Supardjo lah yang menjadi tokoh utama militer dalam “operasi bersama” terhadap
Jenderal-Jenderal Angkatan Darat, Yani dkk dan saya sendiri. Tapi Letkol Untung
lah (dari Cakrabirawa) yang ditunjuk menjadi Ketua Dewan Revolusi, yang adalah
logis, karena titik tolak bahwa saya dan Yani di fitnah akan meng-kup Presiden,
sehingga pengawal Presiden lah yang pertama tampil membela” (Hal 177-178).
Kemudian pada tanggal
30 September 1965 malam lk pukul 23:00, sekembali Presiden dari Musyawarah
Besar Tehnik di Senayan, beliau meninggalkan Istana secara mendadak,
setidak-tidaknya tidak menurut kebiasaan. Seterrusnya beliau menginap dirumah
Ibu Dewi. Sementara itu, DN Aidit lk pukul 22:00, dan Omar Dhani lk pukul 24:00
meninggalkan rumahnya masing-masing untuk tidur di Halim dengan alasan untuk
keamanan diri” (Hal 178-179).
Hampir semua yang
ditulis pak Nasution sebagai bagian dari kecurigaannya terhadap Soekarno
dijelaskan dalam buku Julius Pour yang bersumber dari Bung Karno, Aidit,
Subandrio, Jenderal Supardjo, Kolonel Latief, Mangil, Soeharto, Omar Dhani,
Untung dan lain-lain.
Memang tidak mudah
menyimpulkan peristiwa itu. Terlebih dengan adanya dugaan keterlibatan pihak ke
tiga, bahkan pihak asing yang menunggangi dengan agendanya masing-masing. Juga
sumber-sumber yang dikutip Nasution tidak dapat diklarifikasi pada saat ini,
lantaran kuatnya cengkeraman rezim militer pasca G30S yang tidak ingin nama Bung Karno dikait-kaitkan dengan peristiwa G30S/PKI. Rezim Orde Baru berusaha menempatkan PKI sebagai pelaku tunggal dalam peristiwa pembantaian para Jenderal di Lubang Buaya. Kecurigaan Jenderal Nasution kepada Bung Karno hanya menjadi kecurigaan yang abadi yang dibawanya ke liang lahatnya seperti juga pertanyaan Mohammad Roem yang ingin mempertanyakan alasan Bung Karno memenjarakan dirinya. Pertanyaan tersebut juga menjadi pertanyaan yang abadi yang dibawa Mohammad Roem hingga ke liang lahatnya.
Dikutip dari :
---000---
---000---
